Softskill 2015 / semester 8

ETIKA DAN PROFESIONALISME

Nama Kelompok : 

Alifalda Bahagia Dimitri    10111606

Dian Novieta Maharani      12111032

Nur Hamdani                       15111306

Kelas :

4ka05

Tugas :

Etika & Profesionalisme pada TI 

Etika, Profesi dan Profesionalisme Pada bidang

Teknologi Sistem Informasi

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlaq; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. (Suseno, 1987).

Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia. (Kattsoff, 1986).

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia :

1.      Etika Deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.

2.      Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

1.     Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
2.         Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus.

Penerapan ini bisa berwujud, ” Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. “

Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : “ Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis, cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidankann, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.”

Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian :

a)      Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

b)      Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadpa pandangan-pandangana dunia dan idiologi-idiologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.

Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut :

1. Sikap terhadap sesama

2. Etika keluarga

3. Etika profesi

4. Etika politik

5. Etika lingkungan

6. Etika idiologi

Manfaat Etika

Beberapa manfaat Etika adalah sebagai berikut :

1.      Dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral.

2.       Dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah.

3.      Dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat.

4.      Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai.

Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu:

·         Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su).

·         Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.

Profesi

berasal dari bahasa latin “Proffesio” yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi: kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keah-lian tertentu.

Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.

Karakteristik Profesi

Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Daftar karakterstik ini tidak memuat semua karakteristik yang pernah diterapkan pada profesi, juga tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi:

1.      Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis: Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.

2.      Asosiasi profesional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya.Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.

3.      Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.

4.      Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.

5.      Pelatihan institutional: Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.

6.      Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.

7.      Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.

8.      Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.

9.      Mengatur diri: Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.

10.  Layanan publik dan altruisme: Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.

11.  Status dan imbalan yang tinggi: Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

Profesionalisme

Dalam Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, karangan J.S. Badudu (2003), definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Sementara kata profesional sendiri berarti: bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, beroleh bayaran karena keahliannya itu.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme memiliki dua kriteria pokok, yaitu keahlian dan pendapatan (bayaran). Kedua hal itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme manakala memiliki dua hal pokok tersebut, yaitu keahlian (kompetensi) yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya.

Ciri-ciri Profesionalisme :

a.       Memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yangbersangkutan dengan bidang tadi.

b.      Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.

c.       Memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.

d.      Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Perbedaan Profesi & Profesional

 Profesi :

a.       Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.

b.      Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu).

c.       Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.

d.      Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

Profesional :

a.       Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.

b.      Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.

c.       Hidup dari situ.

d.      Bangga akan pekerjaannya.

Secara umum pekerjaan bidang teknologi informasi terbagi menjadi 4 kelompok :

1.      Kelompok Pertama, yang bergelut dengan software,

yaitu: Sistem analis, programer, web designer, web programmer.

2.      Kelompok kedua, yang bergelut dengan hardware,

yaitu: Technical engineer dan networking engineer.

3.      Kelompok ketiga, yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi,

yaitu: EDP operator, System Administrator, MIS Director.

4.      Kelompok Keempat, yang berkecimpung dalam pengembangan bisnis teknologi Informasi.

Contoh profesi-profesi yang berada di bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Instruktur IT

adalah seorang yang memiliki kopetensi dan tanggung jawab proses belajar mengajar atau melatih dibidang Teknologi Informasi. Instruktur IT harus memiliki kombinasi kemampuan menguasai pengetahuan tentang software dan hardware yang menjadi tanggung jawabnya. Instruktur berperan melakukan bimbingan, pendidikan dan pengarahan terhadap anak didik.

System Developer

Merupakan bidang keahlian dibidang pengembangan sistem informasi. System Developer ini mencakupi 3(tiga) bidang keahlian, yaitu :

1.      Programer

2.      System Analyst

3.      Project Manager

Programmer

Seorang pengembang perangkat lunak atau orang yang menulis perangkat lunak komputer. Istilah programmer komputer dapat mengacu pada suatu spesialis area computer programming atau pada suatu generalist kode untuk macam-macam perangkat lunak. Orang praktisi atau berprofesi secara resmi terhadap programming dikenal juga sebagai seorang analis programmer, insinyur perangkat lunak, ilmuwan komputer, atau analis perangkat lunak. Suatu bahasa komputer utama programmer ( Java, C++, dll).

REAL PROGRAMER

Real Programer atau “Hardcore” Programer adalah seorang programer yang menjauhkan diri dari hal yang modern atau tidak menggunakan graphical tools seperti IDE (Integrated Development Environment) dan lebih condong mengarah penggunaan bahasa assembler atau kode mesin, dan semakin dekat dengan perangkat keras. Bahasa pemrograman yang digunakan biasanya seperti :

ü  Java

ü  C / C++

ü  C#

ü  FOLTRAN

Sistem Analist

Seseorang yang memiliki Tugas dan tanggung jawab secara umum sebagai berikut :

a.       Meneliti Kebutuhan manajemen, mengenai penggunaan peralatan pengolahan data yang terintegrasi dan proses.

b.      Investigasi, merencanakan, meralisasikan, menguji dan debugs sistem perangkat lunak.

c.       Merencanakan, mengkoordinir, dan menjadwalkan investigasi, studi kelayakan dan survei, termasuk evaluasi ekonomi dari pengolahan data dan mesin aplikasi otomatis yang ada dan mengusulkan.

d.      Mengambil bagian didalam perencanaan anggaran pembelian perangkat keras dan lunak dan monitoring untuk pemeliharaan perangkat keras dan lunak.

e.       Menyediakan pelatihan dan instruksi ke para pemakai dan karyawan lain dan menyediakan prosedur untuk pekerjaan.

Sistem Analist bertugas melakukan pengumpulan keterangan dari para user serta manajemen dalam rangka memperoleh bahanbahan utama bagi perancangan sistem yang ditugaskan kepadanya. Bahan-bahan tersebut akan digunakan sebagai kriteria ruang lingkup dari sistem yang akan dibuatnya. Semua bahan tadi dikumpulkan dalam fase analisa sistem, sehubungan dengan adanya kebutuhan manajemen akan adanya sistem baru yang lebih memenuhi kebutuhan sistem informasi bagi pengelolaan perusahaan (bisnis) yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan bahan-bahan yang diperolehnya tadi, seorang Sistem Analis akan melakukan perancangan sistem baru. Dalam proses perancangan sistem tersebut, maka sejumlah panduan dasar berikut dapat digunakannya sebagai pangkal tolak bekerja (merancang sistem) tersebut.

Project Manager

Seseorang yang mempunyai keseluruhan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan perencanaan dan mensukseskan segala proyek. Sebutan Project Manager ini digunakan dalam industri konstruksi, arsitektur dan banyak jabatan berbeda yang didasarkan pada produksi dari suatu produk atau jasa.

Manager proyek harus memiliki suatu kombinasi ketrampilan yang mencakup suatu kemampuan untuk menembus suatu pertanyaan, mendeteksi asumsi, tidak dinyatakan dan tekad konflik hubungan antar pribadi seperti halnya ketrampilan manajemen yang lebih sistematis.

Dalam hal ini, terdapat 2(dua) macam sertifikasi yang berkenaan dengan Profesionalisme Project Manager, yaitu :

1.      Certified Project Manager (CPM)

2.      Project Management Professional (PMP) Certifications.

 Spesialisasi

Didalam dunia IT, memiliki beberapa spesialisasi dalam profesionalisme kerja, diantaranya yaitu:

a)      Spesialisasi Bidang System Operasi dan Networking

i)        System Enginer

ii)      System Administrator

b)      Spesialisasi Bidang Pengembangan Aplikasi dan Database

i)        Application Developer

ii)      Database Administrator

c)      Spesialisasi Audit dan Keamanan Sistem Informasi

i)        Information System Auditor

ii)      Information Security Manager

Mengapa Etika dan Profesionalisme TSI dibutuhkan?

Etika membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati masyarakat, etika juga membantu merumuskan pedoman etis yang lebih kuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dalam tata kehidupan masyarakat. Etika membantu untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan yang perlu dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Tujuan Etika dalam teknologi informasi: sebagai dasar pijakan atau patokan yang harus ditaati dalam teknologi informasi untuk melakukan proses pengembangan, pemapanan dan juga untuk menyusun instrument.

Sasaran etika digunakan dalam teknologi informasi agar:

ü   mampu memetakan permasalahan yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi itu sendiri.

ü   Mampu menginventarisasikan dan mengidentifikasikan etika dalam teknologi informasi.

ü   Mampu menemukan masalah dalam penerapan etika teknologi informasi.

Kapan Etika dan Profesionalisme TSI diterapkan?

Etika dan profesionalisme TSI digunakan/dapat diterapkan ketika seseorang hendak menggunakan teknologi sistem informasi yang ada. Etika dan profesionalisme hendaknya dijalankan setiap waktu pada saat yang tepat. Sebuah pertanggung-jawaban dari suatu etika dan profesionalisme harus nyata.

Siapa yang menerapkan Etika dan Profesionalisme TSI?

Semua elemen seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setiap orang yang hendak menggunakan teknologi sistem informasi tertentu harus mempertimbangkan untuk menggunakan etika dan profesionalisme TSI, sehingga pengguna etika dan profesionalisme TSI ini tentunya adalah semua elemen di dalam suatu lingkungan kerja yang akan menggunakan TSI.guna menghindari isu-isu etika dalam pemanfaatan TI.

Sebagai seorang yang profesional, kita mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan etika penggunaan teknologi informasi di tempat kerja. Hal itu termasuk melaksanakan peran kita dengan baik sebagai suatu sumber daya manusia yang penting di dalam sistem bisnis dalam organisasi.

SUMBER :

https://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/24/pengertian-etika/

http://muaramasad.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-profesi-dan.html

http://riyansport.blogspot.com/2014/01/pengertian-profesi-profesional.html

http://sirendi.blogspot.com/2013/04/etika-profesi-profesionalisme-ciri.html

http://vianpire.blogspot.com/2013/10/etika-dan-profesionalisme-di-bidang-ti.html

https://ballo.wordpress.com/2013/03/15/pengertian-mengapa-kapan-dan-siapa-etika-dan-profesionalisme-tsi-di-terapkan/

Jurnal :

Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor

Terhadap Kualitas Audit.

Pendahuluan

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi keuangan yang bersifat kuantitatif

dan diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun

pihak eksternal perusahaan. Menurut FASB, ada dua karakteristik terpenting yang harus

ada dalam laporan keuangan yakni relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable).

Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai

informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi

jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan serta

dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan

tersebut (Singgih dan Bawono, 2010). Auditor independen juga sering disebut sebagai

akuntan publik.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna

menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas

auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut

Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan

standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang

harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian

dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan

standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal

pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit

serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang

diauditnya secara keseluruhan (Elfarini, 2007).

Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik

profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya

baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur

tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan,

perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan

profesinya (Elfarini, 2007).

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit

perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan

perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab

dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang

dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik

dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain,

pemilik (prinsipal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya

keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat

adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan

keuangan (Elfarini, 2007).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa

lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan

publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari

masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar

setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik. Seperti kasus yang

menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasi melakukan kesalahan

dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut

muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan

indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar

rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut

akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan

investigasi tersebut BAPEPAM menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa

laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri

Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin

akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan

pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan

Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River tahun 2003 (Elfarini, 2007).

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit. Hal ini

disebabkan tidak adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusunan kualitas audit

dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit. Pengukuran

kualitas audit membutuhkan kombinasi antara ukuran hasil dan proses. Pengukuran

hasil lebih banyak digunakan karena pengukuran proses tidak dapat diobservasi secara

langsung sedangkan pengukuran hasil biasanya menggunakan ukuran besarnya Kantor

Akuntan Publik (Yulianti, 2008).

De Angelo (1981) menyatakan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien.

Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan

teknis auditor, dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi

auditor (Deis dan Giroux, 1992 dalam Batubara, 2008). Sementara itu AAA Financial

Accounting Commite (2000) dalam Christiawan (2003:82) menyatakan bahwa kualitas

audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut

berpengaruh langsung terhadap kualitas audit (Elfarini, 2007).

Berkenaan dengan hal tersebut, Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004:23)

mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan

ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang

atau tidak pernah membuat kesalahan. Senada dengan pendapat Trotter, selanjutnya

Bedard (1986) dalam Sri Lastanti (2005:88) mengartikan kompetensi sebagai seseorang

yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan

dalam pengalaman audit (Elfarini, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti

(2003:26) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman

yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan

yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat

mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem

akuntansi yang mendasari (Elfarini, 2007).

Berdasarkan uraian di atas dan dari penelitian yang terdahulu dapat

disimpulkan bahwa kompetensi auditor dapat dibentuk diantaranya melalui pengetahuan

dan pengalaman (Elfarini, 2007).

Namun sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan

laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki

kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Standar

umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2009) menyebutkan bahwa “dalam semua hal

yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus

dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap

independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk

kepentingan umum. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak

hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan

pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan (Elfarini, 2007).

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi independensi tersebut adalah jangka

waktu dimana auditor memberikan jasa kepada klien (auditor tenure). Selain itu untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi auditor maka pekerjaan

akuntan dan operasi Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu dimonitor dan di “audit“ oleh

sesama auditor (peer review) guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian

kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga output

yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. Selain itu peer review

dirasakan memberi manfaat baik bagi klien, kantor akuntan publik maupun akuntan

yang terlibat dalam peer review. Manfaat tersebut antara lain mengurangi risiko

litigation (tuntutan), memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja,

memberikan competitive edge dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang

diberikan (Harjanti, 2002 dalam Elfarini, 2007).

Salah satu model kualitas audit yang dikembangkan adalah model De Angelo

(1981). Dimana fokusnya ada pada dua dimensi kualitas audit yaitu kompetensi dan

independensi. Selanjutnya, kompetensi diproksikan dengan pengalaman dan

pengetahuan. Sedangkan independensi diproksikan dengan lama hubungan dengan klien

(audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (peer review) dan jasa

nonaudit (Elfarini, 2007).

Alim dkk (2007) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan

Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit. Sementara itu, interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh interaksi kompetensi dan etika auditor

terhadap kualitas audit dalam penelitian ini tidak dapat diketahui karena dari hasil

pengujian ternyata kedua variabel tersebut keluar dari model (Excluded Variables).

Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya interaksi independensi dan etika auditor

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Castellani (2008) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan

Independensi Auditor pada Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kompetensi dan independensi auditor berpengaruh pada kualitas audit baik secara

parsial maupun simultan.

Indah (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan

Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengalaman, pengetahuan auditor, dan tekanan dari rekan auditor berpengaruh positif

terhadap kualitas audit. Sedangkan lama hubungan dengan klien dan tekanan dari klien

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Elfarini

(2007) yang berjudul “Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas

audit (Studi empiris pada KAP di Jawa Tengah)”. Peneliti menggunakan Subjek yang

berbeda yaitu Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat. Penelitian ini menjadi penting

karena kualitas audit saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena hasil audit

digunakan oleh banyak pihak dan digunakan untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merencanakan mengadakan penelitian

yang berjudul: “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas

Audit”

Kerangka Teoritis

Kompetensi

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit

harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis

yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam

SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan

laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat

dan seksama (due professional care).

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan

dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan

guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu

(Arens dkk., 2008:5). Lee dan Stone (1995) dalam Elfarini (2007), mendefinisikan

kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk

melakukan audit secara objektif.

Adapun kompetensi menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2002)

dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit

tim dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas

lebih mendetail berikut ini :

 

a. Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain

pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor

memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan

mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan

juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan

Frederick (1990) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang

lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

 

b. Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan

menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu

penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor yunior, auditor senior,

manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan

kualitas audit (Wooten, 2003). Kerjasama yang baik antar anggota tim,

profesionalime, persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman

dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang

berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada

penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

 

c. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Deis & Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan

prosentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak

berpindah pada KAP yang lain. Berbagai penelitian (misal De Angelo 1981,

Davidson dan Neu 1993, Dye 1993, Becker et.al. 1998, Lennox 1999) menemukan

hubungan positif antara besaran KAP dan kualitas audit. KAP yang besar

menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga

reputasi dipasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang

luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien

(De Angelo,1981). Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya

yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor

ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit

daripada KAP kecil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kompetensi dapat dilihat melalui

berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari

sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang melakukan

audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga

diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Dan

berdasarkan konstruk yang dikemukakan oleh De Angelo (1981), kompetensi

diproksikan dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman.

Pengetahuan

Widhi (2006) dalam Elfarini (2007) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki

pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun SPAP 2001 tentang standar umum,

menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan

struktur pengetahuan yang cukup.

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena

dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan)

mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara

lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan

yang semakin kompleks (Meinhard et.al, 1987 dalam Harhinto, 2004:35).

Harhinto (2004) menemukan bahwa pengetahuan akan mempengaruhi keahlian

audit yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit. Adapun secara umum ada

5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu :

(1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan

mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri

khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Pengetahuan pengauditan umum seperti risiko audit, prosedur audit, dan lain-lain

kebanyakan diperoleh diperguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman.

Untuk area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan dengan komputer sebagian

didapatkan dari pendidikan formal perguruan tinggi, sebagian besar dari pelatihan dan

pengalaman. Demikian juga dengan isu akuntansi, auditor bias mendapatkannya dari

pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengetahuan

mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan

pengalaman.

Selanjutnya Ashton (1991) dalam Mayangsari (2003) meneliti auditor dari

berbagai tingkat jenjang yakni dari partner sampai staf dengan 2 pengujian. Pengujian

pertama dilakukan dengan membandingkan antara pengetahuan auditor mengenai

frekuensi dampak kesalahan pada laporan keuangan (error effect) pada 5 industri

dengan frekuensi archival. Pengujian kedua dilakukan dengan membandingkan

pengetahuan auditor dalam menganalisa sebab (error cause) dan akibat kesalahan pada

industri manufaktur dengan frekuensi archival. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

perbedaan pengetahuan auditor mempengaruhi error effect pada berbagai tingkat

pengalaman, tidak dapat dijelaskan oleh lama pengalaman dalam mengaudit industri

tertentu dan jumlah klien yang mereka audit. Selain itu pengetahuan auditor yang

mempunyai pengalaman yang sama mengenai sebab dan akibat menunjukkan

perbedaan yang besar. Singkatnya, auditor yang mempunyai tingkatan pengalaman

yang sama, belum tentu pengetahuan yang dimiliki sama pula. Jadi ukuran keahlian

tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain

dalam pembuatan suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki

unsur lain disamping pengalaman, misalnya pengetahuan.

Berdasarkan Murtanto dan Gudono (1999) terdapat 2 (dua) pandangan

mengenai keahlian. Pertama, pandangan perilaku terhadap keahlian yang didasarkan

pada paradigma einhorn. Pandangan ini bertujuan untuk menggunakan lebih banyak

kriteria objektif dalam mendefinisikan seorang ahli. Kedua, pandangan kognitif yang

menjelaskan keahlian dari sudut pandang pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui

pengalaman langsung (pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik

terhadap kinerja) dan pengalaman tidak langsung (pendidikan).

Pengalaman

Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak

hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang

mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Menurut Tubbs (1992) dalam

Mayangsari (2003) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal:

(1) Mendeteksi kesalahan, (2) Memahami kesalahan secara akurat, (3) Mencari

penyebab kesalahan.

Murphy dan Wrigth (1984) dalam Sularso dan Naim (1999) memberikan bukti

empiris bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang subtantif memiliki

lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya. Weber dan Croker (1983) dalam

artikel yang sama juga menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman seseorang,

maka hasil pekerjaannya semakin akurat dan lebih banyak mempunyai memori tentang

struktur kategori yang rumit.

Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003:5) menemukan bahwa

auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga

lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahankesalahan dalam

laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit

dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Libby et. al, 1985) dalam

Mayangsari (2003:4).

Sedangkan Harhinto (2004) menghasilkan temuan bahwa pengalaman auditor

berhubungan positif dengan kualitas audit. Dan Widhi (2006) dalam Elfarini (2007)

memperkuat penelitian tersebut dengan sampel yang berbeda yang menghasilkan

temuan bahwa semakin berpengalamannya auditor maka semakin tinggi tingkat

kesuksesan dalam melaksanakan audit.

Independensi

Independensi menurut Arens dkk. (2008:111) dapat diartikan mengambil sudut pandang

yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus

independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) ada

bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang

audit, sedangkan independensi dalam penampilan (independent in appearance) adalah

hasil dari interpretasi lain atas independensi ini.

Independensi menurut Mulyadi (2002:26-27) dapat diartikan sikap mental

yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada

orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam

diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam

mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap

mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002:27) :

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh

kliennya atas jasanya tersebut.

2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk

memuaskan keinginan kliennya.

3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya

klien.

Standar umum audit yang kedua menyatakan bahwa “dalam semua hal yang

berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan

oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak

mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum

(IAI, 2001:220.1).

Berkaitan dengan hal itu terdapat 4 hal yang mengganggu independensi

akuntan publik, yaitu : (1) Akuntan publik memiliki mutual atau conflicting interest

dengan klien, (2) Mengaudit pekerjaan akuntan publik itu sendiri, (3) Berfungsi sebagai

manajemen atau karyawan dari klien dan (4) Bertindak sebagai penasihat (advocate)

dari klien. Akuntan publik akan terganggu independensinya jika memiliki hubungan

bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya (Elfarini, 2007).

Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu

dalam negeri maupun luar negeri. Lavin (1976) meneliti 3 faktor yang mempengaruhi

independensi akuntan publik, yaitu : (1) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan

klien, (2) Pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan (3) Lamanya hubungan

antara akuntan publik dengan klien, Shockley (1981) meneliti 4 faktor yang

mempengaruhi independensi, yaitu (1) Persaingan antar akuntan publik, (2) Pemberian

jasa konsultasi manajemen kepada klien, (3) Ukuran KAP, dan (4) Lamanya hubungan

audit.

Sedangkan Supriyono (1988) meneliti 6 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu:

(1) Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Jasa-jasa

lainnya selain jasa audit, (3) Lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan

klien, (4) Persaingan antar KAP, (5) Ukuran KAP, dan (6) Audit fee.

Elfarini (2007) mengukur independensi diukur melalui lama hubungan dengan klien,

tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit.

Pada penelitian ini peneliti mengukur independensi dengan cara menanyakan

lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan

pemberian jasa non audit.

Lama Hubungan Dengan Klien (Audit Tenure)

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur

dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan

publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun

untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai

5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien

sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi (Elfarini, 2007).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan

mengenai lamanya hubungan dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Gosh dan

Moon (2003) dalam Elfarini (2007) menghasilkan temuan bahwa kualitas audit

meningkat dengan semakin lamanya audit tenure. Temuan ini menarik karena ternyata

mendukung pendapat yang menyatakan bahwa pertimbangan audit antara auditor

dengan klien berkurang. Terkait dengan lama waktu masa kerja, Deis dan Giroux

(1992) dalam Elfarini (2007) menemukan bahwa semakin lama audit tenure, kualitas

audit akan semakin menurun. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien

mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang telah dilakukan,

melakukan prosedur audit yang kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan

manajemen.

Adapun penjelasan perbedaan beberapa penelitian hasil penelitian terdahulu

dinyatakan sebagai berikut: “Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat

mendorong akuntan publik kehilangan independensinya karena akuntan publik tersebut

merasa puas, kuarng inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit.

Sebaliknya penugasan audit yang lama kemungkinan dapat pula meningkatkan

independensi karena akuntan publik sudah familiar, pekerjaan dapat dilaksanakan

dengan efisien dan lebih tahan terhadap tekanan klien“ (Supriyono, 1988:6 dalam

Elfarini, 2007).

Tekanan dari klien

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan

manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya

tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk

menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen

perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan auditan yang

dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien (Media akuntansi, 1997). Pada situasi ini,

auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika auditor mengikuti keinginan klien maka

ia melanggar standar profesi. Tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat

menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya.

Goldman dan Barlev (1974) dalam Harhinto ( 2004:34) berpendapat bahwa

usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi

kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang

antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditor KAP jika

auditor tersebut tidak bersedia memenuhi keinginannya. Sementara auditor

membutuhkan fee untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga akan lebih mudah dan

murah bagi klien untuk mengganti auditornya dibandingkan bagi auditor untuk

mendapatkan sumber fee tambahan atau alternatif sumber fee lain.

Kondisi keuangan klien berpengaruh juga terhadap kemampuan auditor untuk

mengatasi tekanan klien (Knapp, 1985 dalam Harhinto, 2004:44). Klien yang

mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan fee audit yang cukup besar

dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. Selain itu probabilitas

terjadinya kebangkrutan klien yang mempunyai kondisi keuangan baik relatif kecil.

Pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik di

mata manajemen maupun dimata pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai

laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor

dalam mengaudit laporan keuangan. Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik

maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada

kode etik, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan

tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil,

tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan

pribadinya (Khomsiyah dan Indriantoro, 1998 dalam Elfarini, 2007).

Tekanan dari rekan auditor (Peer Review)

Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas menuntut

tranparansi informasi mengenai pekerjaan dan operasi Kantor Akuntan Publik.

Kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang sesuai dengan

standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap klien dan

masyarakat luas akan jasa yang diberikan (Elfarini, 2007).

Peer review adalah review oleh akuntan public (rekan) namun secara praktik

di Indonesia Peer Review dilakukan oleh badan otoritas yaitu Badan Pemeriksa

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada tahun-tahun terakhir, yang mereview bukan

lagi BPKP namun Departemen Keuangan yang memberikan ijin praktek dan Badan

Review Mutu dari profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Tujuan peer review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP

yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi

kelima unsur pengendalian mutu, dan mengikuti kebijakan serta prosedur itu dalam

praktik. Review diadakan setiap 3 tahun, dan biasanya dilakukan oleh KAP yang dipilih

oleh kantor yang direview.

Oleh karena itu pekerjaan akuntan publik dan operasi Kantor Akuntan Publik

perlu dimonitor dan di “audit“ guna menilai kelayakan desain system pengendalian

kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga output

yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. Peer review sebagai

mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa

akuntansi dan audit. Peer review dirasakan memberikan manfaat baik bagi klien, Kantor

Akuntan Publik yang direview dan auditor yang terlibat dalam tim peer review. Manfaat

yang diperoleh dari peer review antara lain mengurangi rrsiko litigation, memberikan

pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan competitive edge dan

lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan (Elfarini, 2007).

Jasa Non Audit

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa

non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi

seperti jasa penyusunan laporan keuangan (Kusharyanti, 2002:29). Adanya dua jenis

jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap kliennya

dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit (Elfarini, 2007).

Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas

manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keungan klien ditemukan

kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut. Kemudian auditor

tidak mau reputasinya buruk karena dianggap memberikan alternatif yang tidak baik

bagi kliennya. Maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut

(Elfarini, 2007).

Kualitas Audit

Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang

prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora (2002:47) dalam Elfarini (2007)

ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu :

1. Tanggung jawab profesi

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam

semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan

kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas

profesionalisme.

3. Integritas

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas

setinggi mungkin.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan

dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati,

kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan

pengetahuan dan ketrampilan profesional.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama

melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan

informasi tersebut tanpa persetujuan.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik

dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan

standar profesional yang relevan.

Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam

hal ini adalah standar auditing.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, audit memiliki fungsi sebagai proses

untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para

pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan

terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang

saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh

auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan

keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang

berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak

manajemen dan pemilik (Elfarini, 2007).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan

auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar

pengendalian mutu. Menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:25)

mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) dimana auditor akan

menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien.

Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan

keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk

melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.

AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam Christiawan (2002)

menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi (keahlian)

dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi

dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor“.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa

kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat

mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam

sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana

dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan

kode etik akuntan publik yang relevan.

Sehingga berdasarkan definisi di atas dapat terlihat bahwa auditor dituntut oleh

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang

kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dan untuk

menjalankan kewajibannya ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh auditor yaitu

kompetensi (keahlian), independensi dan due professional care. Tetapi dalam

menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan

manajemen perusahaan. Manajemen ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak

berhasil, salah satunya tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk

menciptakan penghargaan.

Sedangkan hasil penelitian Behn et. al dalam (Simposium Nasional

Akuntansi V, 2002:563) menunjukkan 6 atribut kualitas audit (dari 12 atribut) yang

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan klien, yaitu: pengalaman melakukan

audit, memahami industri klien, responsif atas kebutuhan klien, taat pada standar

umum, keterlibatan pimpinan KAP, dan keterlibatan komite audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit

ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi berkaitan

dengan pengetahuan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam

bidang auditing dan akuntansi. Sedangkan independensi merupakan salah satu

komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan

publik tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak kepentingan siapapun serta jujur

kepada semua pihak yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan meneliti pengaruh kompetensi

dan independensi terhadap kualitas audit. Dimana kompetensi diproksikan pada 2 (dua)

sub variabel yaitu pengetahuan dan pengalaman, sedangkan independensi diproksikan

dalam 4 (empat) sub variabel yakni lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien,

telaah dari rekan audit dan jasa non audit.

Kerangka Pemikiran

Salah satu fungsi dari akuntan publik adalah menghasilkan informasi yang akurat dan

dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Namun adanya konflik kepentingan

antara pihak internal dan eksternal perusahaan, menuntut akuntan publik untuk

menghasilkan laporan auditan yang berkualitas yang dapat digunakan oleh pihak-pihak

tersebut. Selain itu dengan menjamurnya skandal keuangan baik domestik maupun

manca negara, sebagian besar bertolak dari laporan keuangan yang pernah

dipublikasikan oleh perusahaan. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan tentang

bagaimana kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik dalam mengaudit laporan

keuangan klien (Elfarini, 2007).

Berbagai penelitian tentang kualitas audit yang pernah dilakukan menghasilkan

temuan yang berbeda mengenai faktor pembentuk kualitas audit. Namun secara umum

menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas, seorang akuntan

publik yang bekerja dalam suatu tim audit dituntut untuk memiliki kompetensi yang

cukup dan independensi yang baik (Elfarini, 2007).

De Angelo (1981) menyatakan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien.

Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan

teknis auditor, dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi

auditor (Deis dan Giroux, 1992 dalam Batubara, 2008).

Salah satu model kualitas audit yang dikembangkan adalah model

De Angelo (1981). Dimana fokusnya ada pada dua dimensi kualitas audit yaitu

kompetensi dan independensi. Selanjutnya, kompetensi diproksikan dengan pengalaman

dan pengetahuan. Sedangkan independensi diproksikan dengan lama hubungan dengan

klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (peer review) dan jasa

nonaudit (Elfarini, 2007).

Lee dan Stone (1995) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup

yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.

Sedangkan independensi menurut Christiawan (2002) berarti akuntan publik tidak

mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun.

Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik

perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan

atas pekerjaan akuntan publik (Elfarini, 2007).

Sumber : Lauw Tjun Tjun

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha

(Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung)

Elyzabet Indrawati Marpaung

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha

(Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung)

Santy Setiawan

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha

(Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung).

1 Mei 2012. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor

Terhadap Kualitas Audit.

file:///C:/Users/Azzure/Downloads/446-1129-1-SM.pdf

  PENGARUH ETIKA PROFESI AUDITOR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 1.         Latar Belakang Masalah

Agustian Dionisius Amat (2009) menyatakan bahwa akuntan merupakan profesi yang dalam pelaksanaannya selalu didasarkan pada prinsip-prinsip etika. Sejalan dengan tuntutan perkembangan lingkungan bisnis berbagai perbaikan dan penyempurnaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) maupun kode etik akuntan Indonesia terus dilakukan.

Hery dan Agustiny Merrina (2007) menyatakan bahwa peranan auditor sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha. Para auditor wajib memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesinya tersebut. Auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan guna menunjang

profesionalisme.

Fenomena yang terjadi dengan adanya izin usaha KAP dicabut itu karena auditor atau KAP yang bersangkutan belum memenuhi Standar Auditing (SA), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) atas laporan keuangan klien, dan tidak mampu menyampaikannya laporan tahunan KAP tahun takwin (http://www.ortax.org/ortag/?mod=aturan&page=show&id=761). Dan juga beberapa fenomena kenapa KAP tutup, karena kebanyakan ia telah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan (http://uwiiii.wordpress.com/ KASUS ENRON dan KAP ARTHUR NDERSON <<Uwiiii’s Blog.htm). Hery dan Agustiny Merrina (2007), juga menyatakan bahwa ada empat elemen penting yang harus dimiliki oleh akuntan yaitu keahlian dan pemahaman tentang standar akuntansi atau standar penyusunan laporan keuangan, standar pemeriksaan/auditing, etika profesi dan pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang diaudit. Persyaratan utama yang harus dimiliki oleh auditor adalah wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku.

Robert Sack (dalam buku Kieso, Weygandt dan Warfield, (2002 : 212) menyatakan bahwa peraturan etika untuk para akuntan tampaknya kompleks karena mempertahankan independensi dalam dunia bisnis dewasa ini juga kompleks. Dan salah satu bidang yang paling mendapat perhatian adalah persyaratan bahwa auditor tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan dalam perusahaan kliennya.

Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2008), menjelaskan bahwa seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai.

FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept No.2, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas yang mambuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu diaudit oleh akuntan publik untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu Standart Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

IAI sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia telah berupaya melakukan penegakan etika profesi yang ditujukan terhadap auditor untuk memberikan kepercayaan kepada klien atas kinerja yang dilakukan. Pada dasarnya seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku yang dipahaminya dan membuat suatu keputusan yang adil. Oleh karena itu, diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen. Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan.

Titik Maryani dan Unti Ludigdo (1999) telah menyatakan bahwa sebagaimana profesi yang lain, profesi akuntan di Indonesia pada masa yang akan datang menghadapi tantangan yang semakin berat. Untuk itu persiapan yang berkaitan dengan profesionalisme profesi mutlak diperlukan. Seseorang akuntan dikatakan profesional apabila memenuhi tiga syarat, yaitu : berkeahlian (skill), berpengetahuan dan berkharakter (Machfoedz 1997 dalam ludigdo & Machfoedz

1999).

Sasongko Budi (2005) mengungkapkan bahwa auditor secara sosial juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan profesinya daripada mengutamakan kepentingan dan pertimbangan pragmatis pribadi atau kepentingan ekonomis semata. Situasi seperti hal tersebut sangat sering dihadapi oleh auditor. Auditor sering sekali dihadapkan kepada situasi dilema etika dalam pengambilan keputusannya (Tsui, 1996; Tsui dan Gul, 1996; Larkin, 2000; Dilliard dan Yuthas, 2000).

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subyek auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Surabaya. Dengan mutu penyajian dan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang lazim, auditor harus mampu memberikan laporan auditan yang baik dan berkualitas, selain itu juga auditor dituntut untuk dapat menerapkan etika dan profesionalisme dalam menjalankan aktivitasnya. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : “Pengaruh Etika Profesi Auditor dalam Pengambilan Keputusan”.

2.         Perumusan Masalah

Auditor wajib menjaga peran profesi akuntan saat ini dan meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap profesi akuntan dan jasa yang diberikan auditor, hal tersebut merupakan peranan penting dalam kepatuhan terhadap kode etik. Permasalahan yang hendak diteliti adalah : Apakah terdapat pengaruh etika profesi auditor dalam pengambilan kepututusan?

3.         Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah : Untuk meneliti pengaruh etika profesi auditor dalam pengambilan keputusan.

4.         Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan juga bagi wacana pengembangan keilmuan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Adapun manfaatnya adalah :

1.    Bagi Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi terhadap peningkatan etika profesi auditor dalam pengambilan keputusan untuk menghasilkan laporan keuangan auditan yang berkualitas dan bermanfaat guna meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa yang telah diberikan. Serta dorongan kuat bagi KAP untuk bertindak secara profesional dalam pengambilan keputusan.

2.    Bagi penulis

 Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh etika profesi auditor dalam pengambilan keputusan.

3.    Bagi penulis selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi penelitian berikutnya yang memilih topik yang sama sebagai bahan penelitian.


5.         Metode Penelitian

a).        Identifikasi Variabel

 Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel independen (X) yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan Pelaksanaan Etika Profesi yang meliputi sub Variabel diantaranya : Independensi, Integritas, Obyektivitas, Standar Umum,

Prinsip Akuntansi, Tanggung Jawab kepada Klien, Tanggung Jawab kepada

Rekan Seprofesi, Tanggung Jawab dan Praktik Lain. sedangkan variabel dependen

(Y) yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan Pengambilan Keputusan

Auditor dalam Kantor Akuntan Publik (KAP).

b).        Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor pada KAP yang berada di Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang memiliki masa kerja minimal selama 1 tahun atau lebih, memiliki pengalaman dalam mengaudit laporan keuangan dan bekerja di KAP Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling untuk setiap anggota populasi yang digunakan sebagai sampel.

c).        Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu para auditor yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun atau lebih dan memiliki pengalaman dalam mengaudit. Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah metode survei dengan penyebaran kuesioner pada auditor yang bekerja di KAP Surabaya. Adapun teknik

pengumpulan datanya melalui butir-butir pertanyaan yang diajukan secara tertulis dengan responden atau memperoleh informasi berdasarkan sikap, pengetahuan dan pengalaman atau persepsi auditor.

d).        Teknik Analisis

Tahap-tahap pengujiannya dilakukan sebagai berikut :

a.        Melakukan Uji Validitas, Uji Reliabitas, Uji Normalitas

b.        Merumuskan Analisis Regresi Linier Berganda

c.        Melakukan Uji Hipotesis Uji F, Koefisien Determinasi dan Uji t

d.       Penentuan Tingkat Signifikasi

Tingkat signifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05.

e.        Penentuan Penerimaan dan Penolakan :
Kriteria pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah :

1.                  Ho ditolak jika     :           Prob < 0,05

2.                  Ho diterima jika  :            Prob ≥ 0,05

f.         Melakukan Interpretasi Data

g.        Melakukan Pembahasan dan Mengambil Keputusan.

6.         Ringkasan Hasil Penelitian

Variabel Penelitian	Signifikansi dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda	Ket.
Independensi	0.654	Tdk Sig.
Integritas	0.407	Tdk Sig.
Objektivitas	0.605	Tdk Sig.
Standar Umum	0.622	Tdk Sig.
Prinsip Akuntansi	0.599	Tdk Sig.
Tanggung Jawab Kepada Klien	0.457	Tdk Sig.
Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi	0.490	Tdk Sig.
Tanggung Jawab & Praktek Lain	0.092	Tdk Sig.

7.         Pembahasan

 Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara model maupun parsial sub variabel dari etika profesi yang diantaranya (independensi, integritas, objektivitas, standar umum, prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, tanggung jawab & praktek lain) terbukti bahwa secara signifikan tidak ada pengaruh terhadap pengambilan keputusan auditor. Dari semua variabel yang telah di uji berada pada titik penerimaan H₀. Hal ini  artinya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap etika profesi auditor dalam pengambilan keputusan. Ini terjadi karena akuntan seringkali dihadapkan pada situasi adanya dilema yang menyebabkan dan memungkinkan akuntan tidak dapat independen. Akuntan diminta untuk tetap independen dari klien, tetapi pada saat yang sama kebutuhan mereka tergantung kepada klien karena fee yang

diterimanya, sehingga seringkali akuntan berada dalam situasi dilematis. Hal ini akan berlanjut jika hasil temuan auditor tidak sesuai dengan harapan klien, sehingga menimbulkan konflik audit. Konflik audit ini akan berkembang menjadi sebuah dilema etika ketika auditor diharuskan membuat keputusan yang bertentangan dengan independensi dan integritasnya dengan imbalan ekonomis yang mungkin terjadi atau tekanan di sisi lainnya. Auditor secara sosial juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan profesinya daripada mengutamakan kepentingan dan pertimbangan pragmatis pribadi atau kepentingan ekonomis semata. Situasi seperti hal tersebut di atas sangat sering dihadapi oleh auditor.

Jadi, auditor seringkali dihadapkan kepada situasi dilema etika dalam pengambilan keputusannya. (http://brightvisionz.blogspot.com/2010/03/wacanapelajar-auditor-dilema-etika.html).

 Pada penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner ke Kantor Akuntan Publik sebagai responden, namun jawaban yang diperoleh lebih banyak dari auditor yunior dengan masa kerja 1 sampai 2 tahun. Dari hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten, karena bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang hasilnya berpengaruh secara signifikan. Hal ini diduga karena dalam menjawab kuesioner lebih banyak dijawab oleh auditor yunior daripada auditor senior, selain itu juga di mungkinkan seorang responden menjawab sesuai dengan kenyataan selama dia mengaudit dan juga karena dalam pengisian kuesioner tidak dipandu secara langsung oleh peneliti sehingga jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

1). Pengaruh independensi terhadap pengambilan keputusan auditor.

 Independensi menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Skap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). Jika auditor memiliki sikap independensi maka auditor mampu mengungkapkan fakta apa adanya dalam pengambilan keputusan.

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan independensi tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hery dan Merrina Agustiny (2007) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan auditor. Hal ini diduga independensi merupakan sikap yang belum bisa diterapkan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan auditor, dimana auditor yang akan mengungkapkan semua temuannya, namun  auditor hanya mengungkapkan atas apa yang diminta oleh klien, terkait jasa yang diberikan kepada auditor.

2). Pengaruh integritas terhadap pengambilan keputusan auditor.

 Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional serta merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya dan mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan integritas tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hery dan Merrina Agustiny (2007) yang menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan auditor. Hal ini diduga integritas masih belum bisa untuk diterapkan, mungkin itu terkait dengan pribadi auditor itu sendiri untuk bersikap jujur dan berterus terang atas keputusan apa yang diambil terkait kepentingan manajemen klien.

3). Pengaruh objektivitas terhadap pengambilan keputusan auditor.  

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan, dimana mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pihak lain.

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa

objektivitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hery dan Merrina Agustiny (2007) yang menyatakan bahwa objektivitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan auditor. Hal ini diduga karena auditor dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan manajemen kepadanya dan auditor merasa belum belum bebas dari benturan kepentingan atau masih berada dibawah pihak lain.

4). Pengaruh standar umum terhadap pengambilan keputusan.

 Standar umum adalah suatu kepatuhan auditor yang harus mampu

berkompetetensi profesional, cermat dan keseksamaan profesional, perencanaan dan supervisi, serta menghasilkan data yang relevan dan memadai. Dimana anggota hanya boleh memberikan jasa profesionalnya secara layak, memberikan jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional, merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional, serta wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa standar umum tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hery dan Merrina Agustiny (2007) yang menyatakan bahwa  standar umum mempengaruhi pengambilan keputusan auditor yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diduga auditor atau KAP kurang mematuhi adanya satandar yang dikeluarkan oleh badan pengatur satandar yang ditetapkan IAI, sehingga tidak sesuai dengan isi pernyataan standar umum dalam SPAP.

5). Pengaruh prinsip akuntansi terhadap pengambilan keputusan auditor.  

Prinsip akuntansi ini dimana anggota KAP tidak diperkenankan menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang  berlaku secara umum, serta tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa prinsip akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hery dan Merrina Agustiny (2007) yang menyatakan bahwa prinsip akuntansi mempengaruhi pengambilan keputusan auditor yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diduga auditor menyesuaikan dengan keadaan laporan keuangan perusahaan dan memenuhi adanya permintaan klien dalam mengungkapkan suatu temuan.. 

6). Pengaruh tanggung jawab kepada klien terhadap pengambilan keputusan.

 Tanggung jawab disini mengharapkan anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien, mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi akuntan, serta menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tanggung jawab kepada klien tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hery dan Merrina Agustiny (2007) yang menyatakan bahwa tanggung jawab kepada klien mempengaruhi pengambilan keputusan auditor yang dapat

dipertanggungjawabkan. Hal ini diduga karena meski seorang auditor atau KAP tidak mengungkapkan informasi rahasia klien tapi dimungkinkan adanya KAP yang masih mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang sebenarnya itu dapat merusak citra profesi atu menetapkan fee kontinjen yang dapat mengurangi independensi.

7). Pengaruh tanggung jawab kepada rekan seprofesi terhadap pengambilan keputusan.

 Dalam hal penugasan audit dari klien yang baru, penting bagi auditor penerus untuk berkomunikasi dengan auditor terdahulu untuk mendapatkan informasi terutama mengenai integritas moral dari manajemen klien yang baru tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut diharapkan auditor penerus dapat melakukan auditnya dengan lebih baik dan tetap menjaga citra profesional akuntan publik secara keseluruhan.

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tanggung jawab kepada rekan seprofesi tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hery dan Merrina Agustiny (2007) yang menyatakan bahwa tanggung jawab kepada klien yang cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan auditor yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diduga dimungkinkan adanya manajemen klien yang berusaha membeli opini dari auditor, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik dengan kantor akuntan publik yang melakukan audit atas kliennya.

8). Pengaruh tanggung jawab & praktek lain terhadap pengambilan keputusan

 Dimana anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucap perkataan yang mencemarkan profesi, mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan anggota hanya dapat berpraktik dalam bentuk organisasi yang diijinkan oleh peraturan perundangundagan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi, memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tanggung jawab kepada rekan seprofesi tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hery dan

Merrina Agustiny (2007) yang menyatakan bahwa tanggung jawab kepada klien yang mempengaruhi pengambilan keputusan auditor yang dapat

dipertanggungjawabkan. Hal ini karena dalam penawaran harga untuk biaya jasa audit merupakan hal yang biasa dan cenderung kompetitif. Seringkali terjadi persaingan harga antara sesama KAP yang pada akhirnya audit tidak dapat dilakukan secara maksimal (mutu audit berkurang), mengingat ketidaksesuaian antara fee audit yang diterima (terlalu kecil) dengan luasnya scope pemeriksaan yang harus dilakukan. Persaingan harga ini diyakini dapat menyesatkan pemberian opini audit apabila mengingat sifat pengumpulan bahan bukti audit yang kurang memadai.

 Jadi secara keseluruhan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa etika profesi (independensi, integritas, objektivitas, standar umum, prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, tanggung jawab & praktek lain) mempengaruhi pengambilan keputusan auditor. Fakta empiris saat ini menunjukkan bahwa etika profesi (independensi, integritas, objektivitas, standar umum, prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, tanggung jawab & praktek lain) tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan auditor. Ini terjadi karena permasalahan etika profesi  yang kurang didukung oleh penerapan Kode Etik IAI dalam menjalankan profesinya, sehingga apa yang diharapkan tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Faktor lain yang mungkin menyebabkan faktor ini tidak signifikan adalah lembaga profesi seperti IAI kurang mengakar pada system kebanyakan akuntan publik, sehingga aturan-aturan yang ditetapkan maupun etika yang ditegakkan menjadi kurang komunikatif dan tidak maksimal untuk diterapkan.

Sumber :

PENGESAHAN RANGKUMAN SKRIPSI

Nama          : Yeni Indra Mayeni. 2011. Pengaruh Etika Profesi Auditor Dalam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya

PENGARUH KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

TERHADAP KUALITAS AUDIT AUDITOR

INDEPENDEN DI SURABAYA

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian saat ini mengarah pada globalisasi, dengan

kebebasan persaingan usaha di antma negara-negara di dunia. Pengaruh

globalisasi tersebut membawa dampak bagi banyak hal, tidak terkecuali bagi jasa

audit dan profesi auditor independen atau akuntan publik di Indonesia. Adanya

kebutuhan akan laporan keuangan yang memadai dan dapat

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, membawa banyak perusahaan

tergantung pada jasa audit yang ditawarkan oleh auditor independen. Oleh karena

itu, demi menjaga kepercayaan masyarakat, auditor independen selayaknya

memberikanjasa dengan kualitas terbaik.

Kualitas audit diartikan sebagai probabilitas seorang auditor dalam

menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi

klien (Deangelo, 2004; dalam Nataline, :W07). Semakin tinggi kualitas audit dapat

dihasilkan oleh auditor independen, maka semakin tinggi pula kepercayaan para

pemakai informasi untuk menggunakan laporan keuangan. Kualitas audit ini

penting karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan

keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Elfarini,

2007). Kualitas audit dipengaruhi sikap auditor independen dalam menerapkan

Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar dan

aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor

akuntan publik (KAP) atau Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan

Akuntan Publik Indonesia (lAPI) maupun yang bukan merupakan anggota IAPI,

yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain

assurance seperti yang tercantum dalam ~;tandar profesi dan kode etik profesi

(lAPI, 2007-2008:3). Dengan adanya Kode Etik Profesi Akuntan Publik,

masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor independen telah

bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Kualitas Audit

Adanya kebutuhan akan laporan keuangan yang memadai dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, membawa banyak perusahaan

tergantung pada jasa audit yang ditawarkan oleh auditor independen. Dengan

didorong oleh banyaknya skandal keuangan yang teJjadi di dunia, auditor

independen harus lebih bekeJja keras dalam melaksanakan tugasnya. Demi

menjaga kepercayaan masyarakat, auditor independen selayaknya memberikan

jasa dengan kualitas terbaik.

Kualitas audit diartikan seb2.gai probabilitas seorang auditor dalam

menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi

klien (Deangelo, 2004; dalam Nataline, 2007). Nataline (2007) menyimpulkan

bahwa kualitas audit adalah gabungan probabilitas seorang auditor untuk dapat

menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi

klien di mana audit ini diproksi berdasarkan reputasi dan banyaknya klien yang

dimiliki KAP. Menurut Elfarini (2007):

"Kualitas audit merupakan kemungkinan (probability) di mana

auditor pada saat mengaudit iaporan keuangan klien dapat

menemukan peianggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien

dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, di mana daiam

melaksanakan tugasnya terse but auditor berpedoman pada standar

auditing dan kode etik akuntan publik yang rei evan."

Terdapat dua belas atribut kualitas audit menurut Behn (2002, dalam Nataline

2007) yaitu:

a.  Pengalaman melakukan audit (client experience)

Pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki oleh auditor.

Hal ini terbukti dengan tingkat kesalahE,n yang dibuat oleh auditor yang tidak

berpengalaman lebih banyak daripada auditor berpengalaman.

b.  Memahami industri klien (industry expertise)

Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri

tempat operasi suatu usaha seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah

serta perubahan teknologi yang berpengaruh terhadap auditnya.

c.  Responsif atas kebutuhan klien (responsiveness)

Atribut yang membuat klien memutuskan pilihannya terhadap suatu KAP

adalah kesungguhan KAP tersebut memperhatikan kebutuhan kliennya.

d.  Taat pada standar umum (technical competence)

Kredibilitas auditor tergantung kepada kemungkinan auditor mendeteksi

kesalahan yang material dan kesalahan penyajian serta kemungkinan auditor

akan melaporkan apa yang ditemukannya. Kedua hal terse but mencerminkan

terlaksananya stan dar urnum.

e.  Independensi (independence)

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk

tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang

bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Bersikap independen

artinya tidak mudah dipengaruhi.

f.  Sikap hati-hati (due care)

Auditor yang bekerja dengan sikap kehati-hatian akan bekerja dengan cermat

dan teliti sehingga menghasilkan audit yang baik, dapat mendeteksi dan

melaporkan kekeliruan serta ketidakben~san.

g.  Komitmen yang kuat terhadap kualitas audit (quality commitment)

IAI sebagai induk organisasi akuntan publik di Indonesia mewajibkan para

anggotanya untuk mengikuti program pendidikan profesi berkelanjutan dan

untuk menjadi anggota baru harus mengikuti program profesi akuntan (PPA)

agar kerja auditnya berkualitas hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari

IAI dan para anggotanya.

h.  Keterlibatan pimpinan KAP

Pemimpin yang baik perlu menjadi .ocal point yang mampu memberikan

perspektif dan visi luas atas kegiatan perbaikan serta mampu memotivasi,

mengakui dan menghargai upaya dan pre stasi perorangan maupun kelompok.

i.  Melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat (field work conduct)

 Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan

saat pekeIjaan yang harus dilaksanakan dan membuat suatu program audit

secara tertulis, dengan tepat dan matang akan membuat kepuasan bagi klien.

j. Keterlibatan komite audit

Komite audit diperlukan dalam suatu organisasi bisnis dikarenakan

mengawasi proses audit dan memungkinkan terwujudnya kejujuran pelaporan

keuangan.

k. Stan dar etika yang tinggi (Ethical Standard)

Dalam usaha untuk meningkatkan akuntabilitasnya, seorang auditor harus

menegakkan etika profesional yang tinggi agar timbul kepercayaan dari

masyarakat.

l. Tidak mudah percaya

Auditor tidak boleh menganggap nanajemen sebagai orang yang tidak jujur,

tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa manajer adalah orang yang tidak

diragukan lagi kejujurannya, adanya sikap tersebut akan memberikan hasil

audit yang bennutu dan akan memberikan kepuasan bagi klien.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Pada dasarnya setiap individu yang rnelakukan pekeIjaan akan

mendapatkan kepercayaan dari pihak lain agar dapat mendukung kelancaran

pekerjaan yang ia lakukan. Agar kepercayaan tersebut dapat terus terjaga, maka

setiap individu berkewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan

dengan berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada dan

memperhatikan kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Dengan kata lain, setiap individu harus memiliki etika dalam menjalankan

profesinya.

Ethics can be defined broadly as a set of moral principles or values (Elder,

Beasley, dan Arens, 2008:76). Hal ini berarti bahwa etika dapat didefinisikan

secara luas sebagai seperangkat prinsip moral atau nilai-nilai. Apabila terdapat

aturan tertulis mengenai prinsip moral atau nilai-nilai tersebut, maka dapat

dikatakan sebagai kode etik. Kode etik yang mengatur profesi auditor independen

di Indonesia dikenal dengan nama Kodl~ Etik Profesi Akuntan Publik. IAPI (2007-

2008:3) menyatakan bahwa:

"Kode etik ini menetapkan primip dasar dan aturan etika profesi

yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan

publik (KAP) atau Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (lAPI) maupun yang bukan

merupakan anggota IAPl, yang memberikan jasa profesional yang

meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang

tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi."

Di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, terdapat empat prinsip dasar

yang akan dibahas dalam penelitian sekarang yaitu:

a. Prinsip integritas

Menurut lAPI (2007-2008:6) dikatakan bahwa setiap praktisi harus tegas dan

jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam

melaksanakan pekeIjaannya. Setiap anggota harus dapat menjalankan tanggung jawab peketjaan dengan integritas yang tinggi agar kepercayaan

masyarakat dapat terus terjaga. Integritas merupakan kualitas yang melandasi

kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam

menguji keputusan yang diambilnya (Pratama, 2010).

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap

jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa

sehingga laporan yang disajikan itu dapat menjelaskan suatu kebenaran akan

fakta, karena dengan cara itulah maka masyarakat dapat mengakui

profesionalisme seorang akuntan (Wurangian, 2005: 13). Seorang auditor

independen tidak dapat mengambil ktmntungan pribadi di atas kepercayaan

masyarakat. Dalam pelaksanannya, integritas dapat menerima kesalahan yang

tidak disengaja dan perbedaan yang jujur, tetapi tidak dapat menerima

kecurangan atau peniadaan prinsip.

Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Apabila

auditor independen dihadapkan pada situasi tidak terdapat aturan, standar,

panduan khusus, atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, ia harus

berpikir apakah keputusan atau perbuatannya telah seusai dengan integritasnya

sebagai auditor independen. IAPI (2007-2008) menyatakan bahwa praktisi

tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang

diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pemyataan yang

menyesatkan, pemyataan atau informa8i yang diberikan secara tidak hati-hati,

dan penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas

informasi yang seharusnya diungkapkan.

b. Prinsip objektivitas

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang

diberikan anggota (Pratama, 2010). S'~tiap praktisi tidak boleh membiarkan

subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (undue

influence) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau

pertimbangan bisnisnya (lAPI, 2007-2008:6). Menurut Wurangian (2005),

seorang akuntan ketika melaksanakan pengauditan harus mampu

menempatkan dirinya sebaik dan sebebas mungkin sehingga mampu melihat

kenyataan secara apa adanya dan mampu menilai secara jujur serta

menyajikan sesuai dengan hasil penilaian terhadap kenyataannya tersebut. Hal

ini berarti bahwa seorang auditor independen dalam menjalankan objektivitas

harus dapat melaporkan kesalahan ya:1g dilakukan oleh klien tanpa adanya

pengaruh dari pihak luar.

IAI mengatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, bahwa

dalam menghadapi situasi dan praktk yang secara spesifik berhubungan

dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang

cukup harus diberikan terhadap faktor-fitktor berikut:

1) Bila auditor independen dihadapkan pada situasi yang memungkinkan

mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya, maka

tekanan ini dapat menggangu objektivitasnya.

2) Kewajaran (reasonableness) harus digunakan dalam menentukan standar

untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat

merusak objektivitas seseorang.

3) Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh

lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.

4) Auditor independen memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orangorang

yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip

objektivitas.

5) Auditor independen tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau

memberikan entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh

yang tidak pantas terhadap pertinbangan profesional mereka atau terhadap

orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Auditor independen harus

menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka

temoda.

c. Prinsip kompetensi

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan

pengalamannya yang cukup dan ~ksplisit dapat melakukan audit secara

objektif, cermat, dan seksama (Elfarini, 2007). Menurut Kamus Kompetensi

LOMA (1998, dalam Alim, Hap sari, dan Purwanti, 2007) kompetensi

didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang

memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini

mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan

di mana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku

akan menghasilkan kinerja. Susanto (2000, dalam Alim, dkk, 2007) definisi

tentang kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik-karakterisitik

yang mendasari individu untuk mencapai kineIja superior. Kompetensi juga

merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan

dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekeIjaanpekeIjaan

non rutin. Setiap praktlsi wajib memelihara pengetahuan dan

keahlian profesionalnya pad a suatl tingkatan yang dipersyaratkan secara

berkesinambungan, sehingga klien Itau pemberi keIja dapat menerima jasa

profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan

terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan

pekerjaan (IAPI, 2007-2008:6).

Christiawan (2002) mengatakan bahwa kompetensi berkaitan dengan

pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam

bidang aUditing dan akuntansi. Widhi (2006, dalam Elfarini, 2007)

menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap

kualitas audit. Begitupula Harhinto (2004, dalam Elfarini, 2007) menemukan

bahwa pengetahuan akan mempengaruhi keahlian audit yang pada gilirannya

akan menentukan kualitas audit. Adapun menurut Kusharyanti (2003, dalam

Elfarini, 2007), secara umum ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh

seorang auditor yaitu pengetahuan pengauditan umum, pengetahuan area

fungsional, pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru,

pengetahuan mengenai industri khu:lUS, pengetahuan mengenai bisnis umum

serta penyelesaian masalah. Untuk area fungsional seperti perpajakan dan

pengauditan dengan komputer sebagian didapatkan dari pendidikan formal

perguruan tinggi, sebagian besar dari pelatihan dan pengalaman. Demikian

juga dengan isu akuntansi, auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengetahuan

mengenai industri khusus dan hal··hal umum kebanyakan diperoleh dari

pelatihan dan pengalaman.

Auditor independen dituntutllltuk memiliki kompetensi yang tinggi,

di mana kompetensi tidak hanya diJengaruhi oleh pengetahuan tetapi juga

pengalaman. Weber dan Croker (1933, dalam Elfarini, 2007) menunjukkan

bahwa semakin banyak pengalama:l seseorang, maka hasil pekeIjaannya

semakin akurat dan lebih banyak mempunyai memori tentang struktur kategori

yang rumit. Auditor dapat memperoleh pengetahuan dan struktur

pengetahuannya melalui pengalaman. Auditor yang bepengalaman akan

memiliki lebih banyak pengetahuan dan struktur memori lebih baik

dibandingkan auditor yang belum berpengalaman. Harhinto (2004, dalam

Elfarini, 2007) menemukan bahwa pengalaman auditor berhubungan positif

dengan kualitas audit. Tubbs (1992, c.alam Elfarini, 2007) menyatakan bahwa

auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi

kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab

kesalahan. Seorang auditor yang lebh berpengalaman dapat mendefinisikan

kekeliruan-kekeliruan dengan lebih baik daripada auditor yang kurang

berpengalaman. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk

akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat

mengelompokkan kesalahan berdasarkan pad a tujuan audit dan struktur dari

sistem akuntansi yang mendasari (Mayangsari, 2003:4, dalam Elfarini,

2007:33).

d. Prinsip perilaku profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukurn dan peraturan yang berlaku dan harus

menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi (IAPI, 2007-

2008:7). Hal tersebut berhubungan dengan prinsip perilaku profesional yang

harus dimiliki auditor independen. P;:ofesionalisme merupakan suatu atribut

individual yang penting tanpa melihat suatu pekeIjaan merupakan suatu

profesi atau tidak (Kalbers dan Fogarty, 1995:72, dalam Wahyudi dan

Mardiyah, 2006:4-5). Sebagai profesional, akuntan publik harus berperilaku

yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi dan mengakui

tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien, dan rekan seprofesi.

IAPI (2007-2008) mengatakan bahwa dalam memasarkan dan

mempromosikan diri dan pekeIjaannya, setiap praktisi harus bersikap jujur

dan tidak boleh bersikap atau melakubn tindakan sebagai berikut :

1) Membuat pemyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang

dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah

diperoleh; atau

2) Membuat pemyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan

yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.

Menurut Hall (1968, dalam Fridati, 2005), terdapat lima dimensi

profesionalisme yaitu:

1) Pengabdian pada profesi (dedication)

Pengabdian pada profesi tercermn dalam dedikasi profesional melalui

penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri S1!Cara total terhadap pekerjaan_ Pekerjaan

didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar alat untuk mencapai

tujuan_ Penyerahan diri secara total mernpakan komitmen pribadi, dan

sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniah dan

kemudian kepuasan material.

2) Kewajiban sosial (social obligation)

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peran profesi serta

manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional

karena adanya pekerjaan terse but.

3) Kemandirian (autonomy demands)

Kemandirian adalah suatu pandangan bahwa seorang profesional harns

mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.

4) Keyakinan terhadap peraturan profesi (beliefin self-regulation)

Mernpakan suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai

pekerjaan profesional adalah reK:an sesama profesi, dan bukan pihak luar

yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan

mereka.

5) Hubungan dengan sesama profesi (professional community affiliation)

Hubungan ini berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk

organisasi formal, dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai

sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional

membangun kesadaran profesinya_

Sumber : Bhinga Primaraharjo & Jesica Handoko. 1 Januari 2011. PENGARUH KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS AUDIT AUDITOR INDEPENDEN DI SURABAYA JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER. VOL 3 NO.1.

file:///C:/Users/Azzure/Downloads/446-1129-1-SM.pdf